Bahkan Ketua K5 di Pasar Cibeber, Cipanas dan Pasar Induk Pasirhayam, sepakat untuk menggelar aksi penolakan dengan berbagai cara karena pengelolaan secara swasta tersebut akan memberatkan pembeli dan pedagang.
Ketua K5 Pasar Cipanas, Nicko Paris pada wartawan Kamis, mengatakan, rencana pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari parkir tersebut, belum layak diberlakukan untuk pasar di Cianjur, termasuk Pasar Cipanas.
"Delapan ratusan pedagang di pasar ini, akan menggelar aksi unjukrasa menolak rencana tersebut karena tidak layak diterapkan di pasar tradisional seperti di pasar modern," katanya.
Selama ini, tutur dia, kontribusi dari lahan parkir pasar sudah terkelola dengan baik, bahkan terbilang cukup memberikan PAD untuk dinas terkait, sehingga pedagang dan pembeli yang memarkir kendaraan cukup merasa aman dan nyaman.
"Kalau dikormesilkan seperti mall, tidak hanya pembeli yang keberatan, kami pedagang sangat keberatan karena tidak ada yang berbelanja ke pasar akan memarkir kendaraan hanya dalam hitungan menit atau jam," katanya.
Ratusan pedagang di Pasar Cipanas, mengancam akan melakukan aksi penolakan secara terus menerus, sampai dinas terkait di Pemkab Cianjur, membatalkan rencana tersebut."Kalau masih dilaksanakan pedagang dan pembeli akan memarkir kendaraan di jalan utama Pasar Cipanas," katanya.
Hal yang sama dikeluhkan perwakilan K5 dari tiga pasar tersebut usai melakukan rapat bersama di Kantor Pasar
Induk Pasirhayam. Ketua K5 Pasar Induk Pasirhayam, Ujang Koswara, mengatakan, alih kelola tersebut dinilai belum waktunya dilakukan terlebih di Pasar Induk Pasir Hayam.
"Biaya parkir dengan ketentuan perjam terus bertambah nilainya dikhawatirkan membuat pembeli semakin sepi karena berat di biaya parkir. Kalau diterapkan parkir secara profesional, dengan alat dan sistem seperti di mall atau tempat lainnya, tidak akan cocok untuk pasar," katanya.
Kebiasaan pembeli dan pedagang bisa berjam-jam memarkir kendaraanya di pasar, sehingga akan merugikan mereka. K5 dari ketiga pasar di Cianjur, serta pedagang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.
"Khusus dari K5 sudah satu suara untuk menolak kebijakan baru tersebut. Pengurus K5 rencananya akan meminta waktu bertemu dengan dinas perhubungan untuk melakukan koordinasi. Intinya ditekankan pembatalan sistem yang akan berjalan Januari," katanya.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon